Rabu, 17 Juni 2026

50 Soal UAS UT ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan dan Kunci jawaban

1.Pada masa penjajahan Belanda, sistem perburuhan di Indonesia ditandai dengan adanya kerja paksa yang dikenal sebagai…

  • A. Tanam Paksa dan Rodi
  • B. Sistem Sewa Tanah
  • C. Poenale Sanctie
  • D. Cultuur Stelsel

C. Poenale Sanctie

2.Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar utama hukum perburuhan modern di Indonesia adalah…

  • A. UU No. 25 Tahun 1997
  • B. UU No. 13 Tahun 2003
  • C. UU No. 12 Tahun 1948
  • D. UU No. 21 Tahun 2000

B. UU No. 13 Tahun 2003

3.Salah satu isu pokok ketenagakerjaan yang berkembang pasca reformasi di Indonesia adalah…

  • A. Pengurangan jam kerja buruh
  • B. Penghapusan serikat pekerja
  • C. Fleksibilitas pasar kerja dan outsourcing
  • D. Penetapan upah tunggal nasional

C. Fleksibilitas pasar kerja dan outsourcing

4.Hak pekerja perempuan yang secara khusus diatur dalam UU Ketenagakerjaan adalah…

  • A. Hak mendapatkan jabatan manajerial
  • B. Hak cuti melahirkan selama 3 bulan
  • C. Hak bekerja melebihi 8 jam tanpa izin
  • D. Hak menolak lembur tanpa sanksi

B. Hak cuti melahirkan selama 3 bulan

5.Batasan usia minimum seorang anak boleh dipekerjakan menurut UU Ketenagakerjaan Indonesia adalah…

  • A. 14 tahun
  • B. 16 tahun
  • C. 15 tahun
  • D. 18 tahun

C. 15 tahun

6.Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki…

  • A. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • B. Izin Tinggal Tetap (ITAP)
  • C. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
  • D. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

C. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

7.

Serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal…

  • A. 50 orang pekerja
  • B. 10 orang pekerja
  • C. 25 orang pekerja
  • D. 100 orang pekerja

B. 10 orang pekerja

8.

Fungsi utama serikat pekerja dalam hubungan industrial adalah…

  • A. Mengawasi keuangan perusahaan
  • B. Menetapkan upah minimum sektoral
  • C. Memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja
  • D. Menggantikan peran manajemen perusahaan

C. Memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja

9.

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dinyatakan sah apabila…

  • A. Disetujui secara lisan oleh kedua pihak
  • B. Didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan
  • C. Didasarkan pada perjanjian kerja yang memenuhi syarat
  • D. Disaksikan oleh minimal dua orang saksi

C. Didasarkan pada perjanjian kerja yang memenuhi syarat

10.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang…

  • A. Bersifat musiman
  • B. Bersifat tetap dan terus-menerus
  • C. Berhubungan dengan produk baru
  • D. Dilakukan sekali selesai

B. Bersifat tetap dan terus-menerus

11.

Jangka waktu maksimum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berikut perpanjangannya adalah…

  • A. 4 tahun
  • B. 2 tahun
  • C. 5 tahun
  • D. 3 tahun

D. 3 tahun

12.

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berakhir jika…

  • A. Pekerja tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut
  • B. Pekerja menikah
  • C. Pekerja meninggal dunia
  • D. Pengusaha berganti kepemilikan

C. Pekerja meninggal dunia

13.

PHK yang dilakukan pengusaha tanpa alasan yang sah mengakibatkan…

  • A. Pekerja bisa menuntut pesangon dobel
  • B. Perusahaan dibekukan operasionalnya
  • C. PHK dianggap batal demi hukum
  • D. Pekerja mendapat penggantian hak saja

C. PHK dianggap batal demi hukum

14.

Tahapan PHK yang benar menurut ketentuan ketenagakerjaan dimulai dari…

  • A. Pemberian surat peringatan, mediasi, PHK
  • B. PHK langsung dengan kompensasi
  • C. Laporan ke polisi lalu PHK
  • D. Skorsing, mediasi, putusan pengadilan

A. Pemberian surat peringatan, mediasi, PHK

15.

Salah satu penyebab PHK yang berasal dari pihak pekerja adalah…

  • A. Perusahaan pailit
  • B. Efisiensi perusahaan
  • C. Pekerja melakukan pelanggaran berat
  • D. Force majeure

C. Pekerja melakukan pelanggaran berat

16.

Uang penghargaan masa kerja diberikan kepada pekerja yang diberhentikan dengan masa kerja minimal…

  • A. 1 tahun
  • B. 5 tahun
  • C. 3 tahun
  • D. 2 tahun

C. 3 tahun

17.

Komponen utama yang diterima pekerja dalam kasus PHK terdiri dari…

  • A. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak
  • B. Uang pesangon, uang makan, uang transport
  • C. Gaji pokok, tunjangan, bonus akhir tahun
  • D. Uang duka, asuransi jiwa, uang pensiun

A. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak

18.

Upah minimum ditetapkan oleh…

  • A. Menteri Ketenagakerjaan RI
  • B. Presiden melalui Keputusan Presiden
  • C. Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan
  • D. DPRD Provinsi bersama asosiasi pengusaha

C. Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan

19.

Komponen utama yang menjadi acuan penetapan upah minimum adalah…

  • A. Keuntungan perusahaan dan inflasi
  • B. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
  • C. Upah rata-rata nasional
  • D. Standar gaji PNS golongan I

B. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

20.

Dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi pengusaha kecil adalah…

  • A. Meningkatnya laba bersih perusahaan
  • B. Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang direkrut
  • C. Meningkatnya beban biaya produksi
  • D. Berkurangnya kewajiban pajak perusahaan

C. Meningkatnya beban biaya produksi

21.

Outsourcing dalam konteks ketenagakerjaan berarti…

  • A. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
  • B. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain
  • C. Rekrutmen tenaga kerja dari kampus
  • D. Pergantian tenaga kerja tetap menjadi kontrak

B. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain

22.

Kebijakan pemerintah terhadap outsourcing diatur dalam…

  • A. UU No. 2 Tahun 2004
  • B. Pasal 64–66 UU No. 13 Tahun 2003
  • C. Perpres No. 36 Tahun 2010
  • D. UU No. 25 Tahun 2007

B. Pasal 64–66 UU No. 13 Tahun 2003

23.

Pandangan pengusaha terhadap outsourcing umumnya adalah…

  • A. Outsourcing merugikan iklim investasi
  • B. Outsourcing menghambat pertumbuhan perusahaan
  • C. Outsourcing merupakan beban biaya tambahan
  • D. Outsourcing meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas usaha

D. Outsourcing meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas usaha

24.

Alasan utama pekerja menolak sistem outsourcing adalah…

  • A. Pekerja tidak bisa membentuk serikat
  • B. Upah outsourcing selalu di bawah UMP
  • C. Status kerja yang tidak pasti dan minimnya perlindungan
  • D. Outsourcing hanya berlaku di sektor manufaktur

C. Status kerja yang tidak pasti dan minimnya perlindungan

25.

Perselisihan hubungan industrial yang menyangkut hak-hak normatif yang sudah ditetapkan disebut…

  • A. Perselisihan kepentingan
  • B. Perselisihan hak
  • C. Perselisihan antar serikat pekerja
  • D. Perselisihan PHK

B. Perselisihan hak

26.

Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui jalur litigasi adalah…

  • A. Dinas Ketenagakerjaan
  • B. Badan Arbitrase Nasional
  • C. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
  • D. Mahkamah Agung

C. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

27.

Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang wajib ditempuh sebelum ke pengadilan adalah…

  • A. Arbitrase wajib
  • B. Bipartit dan mediasi/konsiliasi
  • C. Pengaduan ke Komnas HAM
  • D. Sidang di DPRD

B. Bipartit dan mediasi/konsiliasi

28.

LPHI dalam konteks perselisihan hubungan industrial merupakan singkatan dari…

  • A. Lembaga Perburuhan Hubungan Internasional
  • B. Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial
  • C. Lembaga Pengawasan Hubungan Industrial
  • D. Lembaga Perlindungan Hak Industrial

B. Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial

29.

Jamsostek merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada pekerja dalam bentuk…

  • A. Beasiswa pendidikan anak pekerja
  • B. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan
  • C. Bantuan perumahan dan pangan
  • D. Pinjaman modal usaha bagi pekerja

B. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan

30.

Program Jamsostek yang memberikan manfaat bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat berangkat kerja adalah…

  • A. Jaminan Hari Tua (JHT)
  • B. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
  • C. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  • D. Jaminan Kematian (JK)

C. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

31.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk…

  • A. Meningkatkan produktivitas pengusaha
  • B. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
  • C. Menekan biaya operasional perusahaan
  • D. Memperlancar proses PHK

B. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja

32.

Dasar hukum utama Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia adalah…

  • A. UU No. 13 Tahun 2003
  • B. UU No. 1 Tahun 1970
  • C. PP No. 50 Tahun 2012
  • D. Kepmenaker No. 5 Tahun 1996

B. UU No. 1 Tahun 1970

33.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan tentang mogok kerja dalam UU Ketenagakerjaan berdampak pada…

  • A. Penghapusan hak mogok kerja
  • B. Mogok kerja dianggap tindak pidana
  • C. Perubahan syarat dan prosedur mogok kerja yang sah
  • D. Kewajiban pekerja mendapat izin gubernur sebelum mogok

C. Perubahan syarat dan prosedur mogok kerja yang sah

34.

Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana…

  • A. Langsung dapat di-PHK tanpa syarat
  • B. Upahnya tetap dibayar penuh selama penahanan
  • C. Dapat diskors dan upahnya tidak wajib dibayar
  • D. Kontrak kerjanya otomatis berakhir

C. Dapat diskors dan upahnya tidak wajib dibayar

35.

Masa pra-kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya Poenale Sanctie, yaitu…

  • A. Hak mogok buruh perkebunan
  • B. Sanksi pidana bagi buruh yang mangkir dari perjanjian kerja
  • C. Aturan upah minimum bagi buruh
  • D. Sistem asuransi kecelakaan kerja kolonial

B. Sanksi pidana bagi buruh yang mangkir dari perjanjian kerja

36.

Perjanjian kerja yang sah harus memenuhi syarat, di antaranya…

  • A. Kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal
  • B. Hanya perlu tanda tangan pengusaha saja
  • C. Minimal bermaterai Rp10.000 dan dihadiri notaris
  • D. Harus berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris

A. Kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal

37.

Ketentuan dalam PKWT yang menyatakan bahwa jika pekerjaan selesai lebih cepat dari waktu yang disepakati maka…

  • A. Pekerja mendapat bonus penyelesaian
  • B. PKWT tetap berakhir sesuai waktu yang disepakati
  • C. Pengusaha wajib memperpanjang kontrak
  • D. Pekerja berhak menuntut ganti rugi

B. PKWT tetap berakhir sesuai waktu yang disepakati

38.

Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang dibuat antara…

  • A. Sesama pekerja dalam satu divisi
  • B. Serikat pekerja dan pengusaha
  • C. Pemerintah dan asosiasi pengusaha
  • D. Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR

B. Serikat pekerja dan pengusaha

39.

Penghargaan masa kerja bagi pekerja yang terkena PHK dihitung berdasarkan…

  • A. Jabatan terakhir pekerja
  • B. Lamanya masa kerja di perusahaan
  • C. Besarnya gaji pokok saja
  • D. Jumlah tanggungan keluarga pekerja

B. Lamanya masa kerja di perusahaan

40.

Dalam kasus PHK karena efisiensi, pekerja berhak mendapatkan pesangon sebesar…

  • A. 1 kali ketentuan
  • B. Tidak mendapatkan pesangon
  • C. 2 kali ketentuan
  • D. 1,5 kali ketentuan

C. 2 kali ketentuan

41.

Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja…

  • A. Minimal 1 tahun
  • B. Kurang dari 1 tahun
  • C. Minimal 6 bulan
  • D. Lebih dari 2 tahun

B. Kurang dari 1 tahun

42.

Salah satu dampak kenaikan UMP bagi pekerja adalah…

  • A. Berkurangnya jam kerja efektif
  • B. Meningkatnya daya beli dan kesejahteraan
  • C. Hilangnya tunjangan tetap pekerja
  • D. Berkurangnya hak cuti tahunan

B. Meningkatnya daya beli dan kesejahteraan

43.

Mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh…

  • A. Hakim Pengadilan Negeri
  • B. Pegawai perantara yang ditunjuk Menteri
  • C. Mediator yang ditunjuk oleh instansi ketenagakerjaan
  • D. Perwakilan serikat pekerja internasional

C. Mediator yang ditunjuk oleh instansi ketenagakerjaan

44.

Pendaftaran Jamsostek bagi pekerja merupakan kewajiban…

  • A. Pekerja secara mandiri
  • B. Serikat pekerja
  • C. Pengusaha/pemberi kerja
  • D. Pemerintah daerah setempat

C. Pengusaha/pemberi kerja

45.

Sejarah perkembangan hukum perburuhan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan ditandai dengan…

  • A. Diberlakukannya sistem upah kolonial
  • B. Pembentukan serikat buruh yang bebas dan merdeka
  • C. Penerapan kembali Poenale Sanctie
  • D. Penghapusan seluruh peraturan perburuhan

B. Pembentukan serikat buruh yang bebas dan merdeka

46.

Outsourcing dilarang diterapkan pada pekerjaan yang…

  • A. Bersifat musiman dan sementara
  • B. Merupakan kegiatan utama (core business) perusahaan
  • C. Tidak memerlukan keahlian khusus
  • D. Dilakukan di luar lingkungan perusahaan

B. Merupakan kegiatan utama (core business) perusahaan

47.

Salah satu hak pekerja yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 adalah…

  • A. Hak mendirikan perusahaan tandingan
  • B. Hak mendapatkan istirahat dan cuti
  • C. Hak menentukan besaran upah sendiri
  • D. Hak menolak seluruh perintah atasan

B. Hak mendapatkan istirahat dan cuti

48.

Putusan MK terkait alasan PHK karena kesalahan berat menyatakan bahwa…

  • A. PHK langsung sah tanpa proses apapun
  • B. Pekerja tidak berhak atas kompensasi apapun
  • C. Harus ada proses hukum yang membuktikan kesalahan terlebih dahulu
  • D. Pengusaha cukup memberikan surat peringatan ketiga

C. Harus ada proses hukum yang membuktikan kesalahan terlebih dahulu

49.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Jamsostek memberikan manfaat berupa…

  • A. Gaji bulanan setelah pensiun
  • B. Santunan bagi ahli waris jika pekerja meninggal
  • C. Pembayaran sekaligus atau berkala saat pekerja memasuki usia pensiun
  • D. Biaya pengobatan rutin di rumah sakit

C. Pembayaran sekaligus atau berkala saat pekerja memasuki usia pensiun

50.

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya disebut…

  • A. Perselisihan hak
  • B. Perselisihan kepentingan
  • C. Perselisihan PHK
  • D. Perselisihan antar serikat pekerja

D. Perselisihan antar serikat pekerja

Tidak ada komentar:

Posting Komentar