10 Soal Uas Tindak Pidana Korupsi

Sistem Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi untuk mahasiswa semester dua:

 

1. Landasan hukum tertnggi dalam pemberantasan tindak pidana  di Indonesia adalah:

a. UU No. 31 Tahun 1999 

b. KUHP

c. Undang-Undang Dasar 1945

d. UU No. 20 Tahun 2001

e. Perppu No. 1 Tahun 2002

Jawaban: Jawaban: c

 

2. Pasal 1 dalam UU No. 31 Tahun 1999UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan  tentang:menjelaskan tentang:

a. Sanksi pidana terhadap koruptor

b. Peran KPK

c. Defnisi dan bentuk tindak pidana korupsi

d. Hak-hak tersangka

e. Pencegahan tindakan kekerasan

Jawaban: Jawaban: c

 

3. Apa tujuan utama dari UU No. 20 Tahun 2001?3. Apa tujuan utama dari UU No. 20 Tahun 2001?

a. Menghapus sanksi terhadap pelaku korupsi

b. Mengatur kembali peran partai politik

c. Menambahkan pasal tentang pencucian uang dan memperkuat penegakan hukummemperkuat penegakan hukum

d. Membentuk lembaga baru untuk penegakan hukum

e. Menghapus hukuman pidanae.

Jawaban: cJawaban: c

 

:4. Salah satu isi dari Pasal 5–12 UU No. 31 Tahun 1999 adalah:

a. Pembentukan Perppua. Pembentukan Perppu

b. Program pendidikan anti korupsi

c. Sanksi pidana berupa penjara

c. Sanksi pidana berupa penjara dan denda

d. Pengaturan tentang bantuan luar negeri

e. Reformasi partai politik.

Jawaban: Jawaban: c

 

5. Peran utama KPK dalam pemberantasan korupsi adalah:pemberantasan korupsi adalah:

a. Melakukan kampanye politik

b. Mengelola dana pembangunan

c. Menyidik, menyelidik, dan menuntut pelaku korupsi

d.. Menyusun undang-undang baru

e. Menjalankan audit perusahaan swasta

Jawaban : Jawaban : c

 

6. Apa ungsi dari Perppu No. 16. Apa ungsi dari Perppu No. 1 Tahun 2002 dalam konteks pemberantasan korupsi? Tahun 2002 dalam konteks pemberantasan korupsi?

a. Mewajibkan audit keuangan daeraha. Mewajibkan audit keuangan daerah

b. Menangani terorisme yang berkaitanb. Menangani terorisme yang berkaitan dengan korupsidengan korupsi

c. Menghapus sistem peradilanc. Menghapus sistem peradilan

d. Menghapus kewenangan KPKd. Menghapus kewenangan KPK

e. Mengatur pencabutan hak milik pribadie. Mengatur pencabutan hak milik pribadi

Jawaban: b

7. Hukuman maksimal bagi7. Hukuman maksimal bagi pelaku ndak pidana korupsi dipelaku ndak pidana korupsi di Indonesia adalah:Indonesia adalah:

a. 10 tahun penjaraa. 10 tahun penjara

b. Hukuman mab. Hukuman ma

c. Kerja sosialc. Kerja sosial

d. Pidana penjara 5 tahund. Pidana penjara 5 tahun

e. Peringatan tertulise. Peringatan tertulis

Jawaban: bJawaban: b

 

8. Apa bentuk sanksi tambahan yang bisa dikenakan kepada pelaku korupsi?8. Apa bentuk sanksi tambahan yang bisa dikenakan kepada pelaku korupsi?

a. Pemberian penghargaana. Pemberian penghargaan

b. Pengurangan pajakb. Pengurangan pajak

c. Pencabutan hak polik dan jabatan publikc. Pencabutan hak polik dan jabatan publik

d. Peningkatan pangkatd. Peningkatan pangkat

e. Pembebasan bersyarat lebih cepate. Pembebasan bersyarat lebih cepat

Jawaban: cJawaban: c

 

9. Salah satu bentuk tindakan pencegahan korupsi menurut UU adalah:bentuk tindakan pencegahan korupsi menurut UU adalah:

a. Pemulihan pajak.

b. Pengurangan jumlah lembaga

c. Pendidikan dan peningkatan transparansi peningkatan transparansi

d. Pengetatan pajak perusahaand.

e. Privasasi sektor publik

Jawaban: cJawaban: c

 

10.  Apa pentngnya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi? pentngnya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi?

a. Untuk membentuk sistem hukum barua. Untuk membentuk sistem hukum baru

b. Agar Indonesia tdak perlu membuat undang-undang sendiri

c. Untuk memperkuat upaya penindakan dan pencegahan lintas negara pencegahan lintas negara

d. Untuk melindungi kepentingan koruptor

Jawaban: c